This page was exported from Bungkal Ponorogo [ https://bungkal.ponorogo.go.id ]
Export date: Thu Aug 6 16:38:32 2020 / +0000 GMT

SOSIALISASI PROGRAM PADAT KARYA TUNAI TAHUN 2018




Dengan adanya program padat karya tunai (PKT) tahun 2018 pada kegiatan fisik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2018, Kecamatan Bungkal melaksanakan sosialisasi program padat karya tunai (PKT) tahun 2018. Pelaksanaan program ini sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yaitu Menteri Desa, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pembangunan Manusia dan Pembangunan tentang Program Padat Karya Tunai.



Program PKT adalah programkebutuhan Hari Orang Kerja (HOK) 30% pada bidang Pembangunan Desa yaitu dengan melakukan penyesuaian APBDesa. Dikarenakan semua desa di Kecamatan Bungkal telah menetapkan APBDesa tahun anggaran 2018, maka untuk menindaklanjuti program PKT 30% Kecamatan Bungkal melaksanakan sosialisasi selama 3 (tiga) hari berturut-turut yaitu mulai hari Senin (7/5/2018) sampai dengan Rabu (9/5/2018) bertempat di Pendopo Kecamatan Bungkal.

Hari Senin (7/5/2018) sebagai peserta sosialisasi adalah para sekretaris desa se-Kecamatan Bungkal, Selasa (8/5/2018) para operator siskeudes dan Rabu (9/5/2018) seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Bungkal. Sebagai nara sumber adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bungkal dan Pendamping Desa urusan Teknis Kecamatan Bungkal. Dalam materinya, Heru Pramono, S.Sos, M.Si selaku Kasi Pemas Kecamatan Bungkal menekankan pentingnya pencermatan kegiatan-kegiatan fisik pada bidang pembangunan desa yang tercantum dalam APBDesa tahun anggaran 2018. Apabila alokasi dana untuk HOK kegiatan tersebut belum mencapai 30% dari total anggaran maka perlu ada revisi pada perubahan APBDesa, lanjutnya.

Sementara itu pendamping desa bagian teknis dalam materinya menyampaikan perlu ada penyelarasan rancangan anggaran belanja pada bidang pembangunan desa demi tercapainya PKT 30%, dengan cara adanya mengubah kegiatan fisik yang HOKnya kurang dari 30% ke kegiatan yang mempunyai analisa HOK lebih dari 30%. Hal ini dapat dilakukan dengan menunda pelaksanaan pembangunan dimaksud untuk dilakukan perubahan pada P-APBDesa.

 

 
Post date: 2018-05-09 06:30:58
Post date GMT: 2018-05-09 06:30:58
Post modified date: 2018-05-09 06:30:58
Post modified date GMT: 2018-05-09 06:30:58
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. HTML saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com